Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Negeri

Abstract

Indonesia masih mengalami ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan. Pengesahan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 membawa angin segar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai ketahanan farmasi dan alat kesehatan serta bagaimana pelibatan berbagai pihak untuk ikut serta mendukung kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Metode penelitian ini menggunakan  metode kualitatif melalui pendekatan studi yuridis normatif. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten dengan mengintepretasi substansi naskah hukum maupun kebijakan yang sudah dilaksanakan. Hasil analisis yuridis menunjukan pengaturan ketahanan farmasi dan alat kesehatan berkesesuaian dengan  Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan ditunjang oleh berbagai aturan turunan yang efektif. Sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat telah difasilitasi melalui undang-undang ini. Data menunjukan, Indonesia telah mampu memproduksi 10 bahan baku obat dan 10 alat kesehatan by value dalam negeri pada tahun 2024. Untuk mengoptimalisasi manfaat dan ruang lingkup, perlu dibuat aturan turunan tentang pemberian insentif bagi industri, kebijakan fiskal impor bahan baku dan investasi riset melalui alih teknologi maupun penelitian perintis.