Analisis Yuridis Terhadap Dampak Rigiditas Peraturan Kerja Terkait Tingkat Pengangguran

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana karakter rigid atau kaku dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya, dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rigiditas regulasi termanifestasi dalam beberapa bentuk, seperti ketentuan upah minimum yang tidak fleksibel, prosedur perizinan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berbelit dan berbiaya tinggi, serta beban administratif yang memberatkan bagi pengusaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Rigiditas ini menciptakan disinsentif bagi pengusaha untuk memperluas usaha dan merekrut pekerja baru, serta mendorong pasar kerja informal. Implikasi yuridis dari temuan ini menyoroti adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara tujuan perlindungan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan dengan prinsip efisiensi dan fleksibilitas pasar kerja. Kesimpulannya, rigiditas peraturan kerja bukan hanya menjadi masalah administratif, melainkan juga masalah hukum struktural yang memerlukan rekonstruksi kebijakan. Penelitian merekomendasikan perlunya reformasi regulasi menuju model flexicurity yang mengintegrasikan fleksibilitas bagi pengusaha dengan jaminan perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja.