Peran Media Sosial dalam Memerangi Disinformasi di Indonesia: Tanggung Jawab Hukum dan Etis Penyelenggara Sistem Elektronik

Abstract

The rapid growth of social media in Indonesia has had a significant impact on the spread of information, but it has also posed serious challenges related to misinformation. The growing phenomenon of misinformation can threaten social, political stability, and public trust. This study aims to analyze the role of social media platforms in combating misinformation through the legal and ethical responsibilities of electronic system operators. Using a qualitative approach and descriptive analysis, this research explores the legal framework, content moderation policies, and the ethical challenges faced by social media operators. The findings show that electronic system operators have legal responsibilities based on regulations such as the ITE Law, as well as ethical responsibilities in managing content to create a healthy information environment. The main challenges faced include limitations in content moderation, the potential abuse of regulations, and low media literacy among users. To address these challenges, effective strategies such as policy transparency, user education, and cross-sectoral collaboration are required. This study recommends strengthening regulations, improving media literacy, and encouraging collaboration between the government, social media operators, and the public to create a healthier, safer, and more responsible information ecosystem in the digital age.

Pertumbuhan pesat media sosial di Indonesia telah membawa dampak besar terhadap penyebaran informasi, namun juga menimbulkan tantangan serius terkait disinformasi. Fenomena disinformasi yang semakin berkembang dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran platform media sosial dalam memerangi disinformasi melalui tanggung jawab hukum dan etis penyelenggara sistem elektronik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi kerangka hukum, kebijakan moderasi konten, serta tantangan etis yang dihadapi oleh penyelenggara media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan regulasi seperti UU ITE, serta tanggung jawab etis dalam mengelola konten untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam moderasi konten, potensi penyalahgunaan regulasi, dan rendahnya tingkat literasi media di kalangan pengguna. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi efektif seperti transparansi kebijakan, edukasi pengguna, dan kolaborasi lintas sektoral. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi media, serta dorongan untuk kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara media sosial, dan masyarakat, guna menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab di era digital.