Analisis Hukum terhadap Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Pendekatan UU Perkawinan dan Hukum Adat

Abstract

Child marriage has become a significant issue in Indonesia, particularly due to its impact on children's rights, education, and welfare. This study aims to analyze this phenomenon from the perspective of positive law, specifically Law Number 16 of 2019 on Marriage, as well as customary laws that are still practiced in various communities. The study employs a juridical-normative method with a legislative and sociological approach to understand the roles and dynamics between state law and customary law in regulating and addressing child marriage practices. The findings reveal that although the Marriage Law has raised the minimum age for marriage, child marriage practices persist due to cultural, economic, and social pressures. On the other hand, customary law often tolerates these practices by considering local norms and community needs. The inconsistency between state law and customary law creates a legal dilemma that impacts child protection and legal certainty. This study recommends enhancing the socialization of the Marriage Law, strengthening oversight of marriage dispensation, and harmonizing customary and national laws to establish more comprehensive protection for children.

Perkawinan di bawah umur menjadi isu yang signifikan di Indonesia, terutama karena dampaknya terhadap hak anak, pendidikan, dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta hukum adat yang masih berlaku di berbagai komunitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis untuk memahami peran dan dinamika antara hukum negara dan hukum adat dalam mengatur serta menyikapi praktik perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Perkawinan telah menaikkan batas usia minimum untuk menikah, praktik perkawinan di bawah umur tetap terjadi karena faktor budaya, ekonomi, dan tekanan sosial. Di sisi lain, hukum adat seringkali memberikan toleransi terhadap praktik ini dengan mempertimbangkan norma lokal dan kebutuhan komunitas. Ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum adat menciptakan dilema hukum yang berdampak pada perlindungan anak dan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi UU Perkawinan, penguatan pengawasan terhadap dispensasi kawin, dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak.