Penjatuhan Hukuman Displin Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Batam (Analisis Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013)

Abstract

A prison system that focuses on rehabilitation is considered more in line with Pancasila values and law than a system that solely emphasizes punishment. However, in the rehabilitation process, the approach has not been entirely effective, often lacking consistency and firmness. This results in a lack of understanding among inmates regarding the objectives of rehabilitation, ultimately compromising security. The purpose of this research is to describe the imposition of disciplinary punishments for inmates in accordance with Regulation No. 6 of 2013 from the Ministry of Law and Human Rights. The author employs a normative legal approach and the theory of legal effectiveness to analyze the situation at the Women's Penitentiary Institution in Batam. The research findings explain that improving communication with inmates through increased interaction by relevant authorities can reduce security disruptions within the correctional facility. Additionally, documenting violations by inmates during the inspection process can serve as valuable evidence in the future. Implementing Standard Operating Procedures (SOPs) can also help ensure that the inspection and disciplinary enforcement processes run more efficiently.

Sistem penjara yang berfokus pada pemasyarakatan dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum daripada sistem yang hanya menekankan pada hukuman. Namun, dalam proses pemasyarakatan, pendekatan belum sepenuhnya efektif, seringkali tidak konsisten dan tidak tegas. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dari para narapidana tentang tujuan pembinaan, yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan terkait penjatuhan hukuman disiplin bagi warga binaan sesuai dengan Permenkumham nomor 6 tahun 2013.  Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan teori efektivitas hukum untuk menganalisis situasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Batam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekurangan komunikasi dengan narapidana dapat diperbaiki melalui peningkatan interaksi yang dilakukan oleh pihak terkait, sehingga dapat mengurangi potensi gangguan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, dokumentasi pelanggaran oleh narapidana selama proses pemeriksaan dapat menjadi bukti yang berguna di masa mendatang. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dapat membantu memastikan proses pemeriksaan dan penegakan disiplin berjalan dengan lebih efisien.